Tinggalkan komentar

PERPRES REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  35  TAHUN  2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang    :    a.  bahwa sehubungan dengan adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak    tertentu    kepada        Pemerintah,    yang    sifat    pekerjaan     atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, perlu dilakukan pengadaan    konsultan    hukum/advokat    atau        arbiter    yang    tidak direncanakan sebelumnya, secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi dan tepat waktu;
b.        bahwa  sehubungan  dengan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud pada huruf  a,  perlu segera menetapkan konsultan hukum/advokat atau  arbiter  melalui  penunjukan  langsung  dengan  tetap  mengacu pada  kaidah-kaidah  yang  berlaku  dalam  pengadaan   barang/jasa Pemerintah;
c.        bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf  b, dipandang  perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat    :    1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2.    Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :        PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN    NOMOR    54    TAHUN    2010    TENTANG    PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Pasal …

Beberapa  ketentuan   dalam   Peraturan   Presiden   Nomor   54   Tahun   2010   tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44
(1)        Penunjukan  Langsung  terhadap  1  (satu)  Penyedia  Jasa  Konsultansi  dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.        penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1)  pertahanan negara;

2)  keamanan dan ketertiban masyarakat;

3)        keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
a)        akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
b)  dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

c)        akibat  kerusakan  sarana/prasarana  yang  dapat  menghentikan kegiatan pelayanan publik;
b.        kegiatan  menyangkut  pertahanan  negara  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Pertahanan  serta  kegiatan  yang  menyangkut  keamanan  dan  ketertiban masyarakat    yang    ditetapkan    oleh    Kepala    Kepolisian    Negara    Republik Indonesia;
c.    pekerjaan  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  1  (satu)  Penyedia  Jasa

Konsultansi;

d.        pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah  terdaftar  atau  pihak  yang  telah  mendapat  izin  pemegang  hak  cipta; dan/atau;
e.        pekerjaan  jasa  konsultansi  di  bidang  hukum  meliputi  konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau  tuntutan hukum dari pihak tertentu

kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

2.        Penjelasan Pasal 44 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a

Pengadaan  Penyedia  Jasa  Konsultansi  dalam  rangka  penanggulangan bencana  alam  dengan  Penunjukan  Langsung,  dapat  dilakukan  terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang  sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.
Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian, ttd.
Retno Pudji Budi Astuti

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: