Tinggalkan komentar

PERPRES REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  35  TAHUN  2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang    :    a.  bahwa sehubungan dengan adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak    tertentu    kepada        Pemerintah,    yang    sifat    pekerjaan     atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, perlu dilakukan pengadaan    konsultan    hukum/advokat    atau        arbiter    yang    tidak direncanakan sebelumnya, secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi dan tepat waktu;
b.        bahwa  sehubungan  dengan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud pada huruf  a,  perlu segera menetapkan konsultan hukum/advokat atau  arbiter  melalui  penunjukan  langsung  dengan  tetap  mengacu pada  kaidah-kaidah  yang  berlaku  dalam  pengadaan   barang/jasa Pemerintah;
c.        bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf  b, dipandang  perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat    :    1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2.    Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :        PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN    NOMOR    54    TAHUN    2010    TENTANG    PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Pasal …

Beberapa  ketentuan   dalam   Peraturan   Presiden   Nomor   54   Tahun   2010   tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44
(1)        Penunjukan  Langsung  terhadap  1  (satu)  Penyedia  Jasa  Konsultansi  dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.        penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1)  pertahanan negara;

2)  keamanan dan ketertiban masyarakat;

3)        keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
a)        akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
b)  dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

c)        akibat  kerusakan  sarana/prasarana  yang  dapat  menghentikan kegiatan pelayanan publik;
b.        kegiatan  menyangkut  pertahanan  negara  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Pertahanan  serta  kegiatan  yang  menyangkut  keamanan  dan  ketertiban masyarakat    yang    ditetapkan    oleh    Kepala    Kepolisian    Negara    Republik Indonesia;
c.    pekerjaan  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  1  (satu)  Penyedia  Jasa

Konsultansi;

d.        pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah  terdaftar  atau  pihak  yang  telah  mendapat  izin  pemegang  hak  cipta; dan/atau;
e.        pekerjaan  jasa  konsultansi  di  bidang  hukum  meliputi  konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau  tuntutan hukum dari pihak tertentu

kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

2.        Penjelasan Pasal 44 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a

Pengadaan  Penyedia  Jasa  Konsultansi  dalam  rangka  penanggulangan bencana  alam  dengan  Penunjukan  Langsung,  dapat  dilakukan  terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang  sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.
Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian, ttd.
Retno Pudji Budi Astuti

 

Tinggalkan komentar

Sejarah Kepulauan

Negara kepulauan, inilah predikat yang diberikan oleh dunia kepada Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari pulau yang satu dengan pulau yang lain dan dipisahkan oleh laut. Pulau-pulau tersebut dihuni oleh beberapa suku dan budaya yang berbeda-beda. Namun laut bukanlah suatu penghalang bagi masyarakat kepulauan di Indonesia untuk saling berhubungan dari satu pulau ke pulau lainnya. Sejak zaman bahari pelayaran dan perdagangan antar pulau telah berkembang dengan menggunakan berbagai tipe perahu tradisional.
Indonesia dikenal bukan hanya sebagai Negara maritime tetapi juga Negara agraris, peridikat yang diberikan itu sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan agraris dan maritime berkembang di nusantara. Dimana kerajaan-kerajaan maritim berorientasi perekonomiannya berdasarkan pelayaran dan perdagangan laut, sedangkan kerajaan agraris yang ada di Nusantara lebih berorientasi kepada agraria. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritime terbesar di bagian barat Nusantara yang menguasai perdagangan Internasional melalui selat malaka. Kerajaan maritime Sriwijaya juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat di Asia Tenggara, itu semua karena kerajaan Sriwijaya membangun kekuatan dengan mengembangkan kemaritiman sebagai kejayaan Negara.
Beberapa kerajaan maritim yang berkembang di Nusantara mulai dari barat nusantara hingga ke timur nusantara seperti Sriwijaya, Demak, Banten, Makassar, Ternate dan beberapa kerajaan maritime lainnya. Kerajaan-kerajaan maritime ini berkembang lebih pesat dibanding kerajaan Agraris karena di pelabuhan-pelabuhanlah tempat para pedagang, dan pelayar berlabuh dan saling bertukar ide dan hasil dagang. Dalam mengambangkan politik ekspansi sebagai perluasan wilayah kerajaan, kerajaan-kerajaan kecil dinusantaralah yang merupakan incaran bagi kerajaan-kerajaan besar melakukan ekspansinya, sehingga kerajaan-kerajaan taklukkan itu menjadi kerajaan bawahan dan memberi upeti terhadap kerajaan yang menaklukkannya. Selain perluasan wilayah juga ingin memonopoli perdagangan dengan menguasai daerah-daerah strategis sebagai pelabuhan perdagangan kerajaan-kerajaan maritime. Persebaran agama-agama baru yang dating ke Nusantara juga sebagai salah satu factor untuk melakukan ekspansi ke kerajaan-kerajaan lemah lainnya. Untuk menjadi sebuah kerajaan maritime yang kuat dibutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari membangun militer yang kuat, serta memegang kunci-kunci pelabuhan yang strategis sebagai jalur perdagangan. Maka dari itu politik ekspansioner dan monopoli perdagangan inilah sangat di andalkan oleh kerajaan-kerajaan maritime yang ada di Nusantara. Selain itu butuh sebuah diplomasi yang bagus untuk membangun kerjasama antar kerajaan maritime lainnya.
Namun dalam perkembangannya kerajaan-kerajaan maritime yang ada di Jawa ditaklukkan oleh kerajaan agraris yaitu saat kerajaan Mataram dan Pajang tumbuh besar dan berhasil menaklukkan hegemoni kerajaan-kerajaan maritime dipantai Jawa seperti Demak, Banten dan Cirebon. Dan Mataram menjadi dinasti terkuat dan terlama yang ada dijawa dan juga sebagai pemegang hegemoni. Kerajaan Mataram menjadi kuat karena jalur sungai yang menjadi jalur perdagangan sekaligus jalur ekspansionernya menaklukkan kerajaan kerajaan maritim di pantai-pantai jawa. Untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis agar bisa menjadi pemegang hegemoni baru di Jawa.

Tinggalkan komentar

Perpres No. 112 Tahun 2007

Tinggalkan komentar

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Tinggalkan komentar

beginilah kondisi jalan-jalan yang sering kita lalui.

jalan yang berlubang seperti sahabat bagi pengguna jalan.